Menunggu Bin Laden dan Bush Berjabat Tangan

Menunggu Bin Laden dan Bush Berjabat Tangan
Kompas, Sabtu 24 Desember 2005.
Mungkinkah Amerika Serikat dan Osama bin Laden menjalin perdamaian? Lalu kita menyaksikan Bin Laden dan George W Bush berjabat tangan? Kesepakatan umum beranggapan itu sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi.
Sejak 11 September 2001, sudah puluhan ribu orang tewas akibat pertarungan negara adidaya (baca: AS) itu dengan aktor non-negara yang bertindak di luar batas kedaulatan mereka. Tatkala membaca beritanya, kita memaklumi hanya jadi penonton dari satu perseteruan mematikan antara Bush dan Bin Laden.
Sebetulnya perseteruan itu sesuatu yang mencengangkan karena keluarga Bush dan Bin Laden sudah jadi partner bisnis selama dua generasi. Kini mereka berbicara dengan saling melempar bom di antara jurang pemisah peradaban. Bagaimana retorika berkembang? Dari ranah pribadi naik ke wilayah publik dan akhirnya ke wilayah peradaban?
Mungkinkah terlontar suatu ujaran: ”Kamu telah bunuh banyak orang kami, dan kami telah bunuh banyak orang kamu. Tak berguna kita meneruskannya. Mari kita saling menjalin perdamaian.”
Perang atau damai?
Di satu sisi, kita jumpai bahasa liberalisme—perluasan kebebasan—dan di sisi lain bahasa agama. Cocokkah kedua bahasa ini, dan bisakah saling diterjemahkan?
Mustahilkah perdamaian tercipta karena tak ada satu Tuhan yang sama? Bisakah kita lepas dari keterperangkapan kita di antara dua kedaulatan yang saling bertentangan: masing-masing dengan klaim transenden, merasa paling tahu, dan ekslusif? Bisa berubahkah (sikap) kedua pihak melalui dialog?
Pertengahan April 2004, Bin Laden muncul dengan tawaran perdamaian kepada bangsa Eropa. Ia berkata, ”Hentikan tumpahnya darah di pihak kami agar kami bisa menghentikan tumpahnya darah di pihak Anda.”
Tawaran Bin Laden secara bulat dibungkamkan di Eropa. Muncul respons, Bin Laden teroris. Dikatakan bahwa negara tidak membuat perjanjian dengan teroris. Bila dilakukan, berarti negara melegitimasi kekerasan, dan membuka jalan tindakan kekerasan lain.
Argumentasi ini lemah. Kita tahu, negara-negara saling berperang, membuat perjanjian, dan lalu berperang lagi. Di masa kini, negara berperang dengan apa yang dituding sebagai teroris, seperti IRA, Yasser Arafat, Menachem Begin, Nelson Mandela. Lalu membuat perdamaian.
Kemungkinan kekerasan di masa depan bukanlah argumen mencegah perdamaian di masa kini. Ini bukan alasan menolaknya. Mestinya ada hal lain.
Untuk memahaminya, perlu ditanyakan, apa itu teroris? Apakah teroris seseorang yang membunuh warga sipil? Tentara AS pun membunuh ribuan warga sipil sejak September 2001. Ternyata, membunuh warga sipil tidak menentukan seseorang dicap sebagai teroris.
Adalah warga sipil tak diizinkan membunuh warga sipil lain. Warga sipil bahkan dilarang membunuh tentara asing yang menduduki wilayahnya. Seperti terjadi di Irak, warga sipil yang membunuh tentara kolonial malah disebut teroris.
Warga sipil juga tak berhak berperang. Di AS, perang begitu penting, hingga keputusannya tak diperkenankan berada di tangan rakyat. Kongres Amerika, sebagai wakil rakyat dengan hak melancarkan perang, melepaskan tanggung jawab mendeklarasikan perang dan menyerahkannya kepada Presiden AS.
Perang terhadap Afganistan dan Irak belum pernah dideklarasikan Kongres. Setiap perang harus dilancarkan atas nama kedaulatan rakyat. Dengan demikian, kedaulatan rakyat Amerika dalam masalah perang sudah dirampas dari tangan mereka.
Di arena internasional, hanya negara memiliki hak melancarkan perang atau damai. Sejak zaman Hobbes, negara dilihat sebagai personalitas legal yang dapat melakukan perjanjian damai satu sama lain, karena dianggap setara. Negara hanya mengakui negara lain, dan tidak yang lain sebagai setara.
Mencermati ini, secara historis membawa kita pada genealogi terorisme sebagai apa yang berada di luar para pejuang dan pembuat perdamaian yang sah. Teroris adalah ’pejuang’ atau ’prajurit’ yang tidak sah. Mereka tidak memiliki izin membunuh. Namun, siapakah yang memiliki izin membunuh?
Retorika pembrangusan
Perang Salib adalah proyek politis abad ke-11 saat Paus menciptakan kedaulatan baru di atas raja-raja. Satu gerakan politis dijalin melalui gerakan geografis: Perang Salib adalah satu ziarah massal ke tanah suci; ziarah bersenjata.
Disiplin dalam ambisi ini dikelola dengan menerapkan batasan bersifat kategoris. Tentang hal itu, sejarawan Tomaz Mastnak sempat menulis: ”Orang Islam dianggap tidak berkeyakinan, karenanya berada di luar hukum dan tak memiliki hak. Karena itu, orang Kristen tidak dapat membuat kontrak gencatan senjata ataupun perdamaian dengan mereka.”
Perang pun jadi berarti kemenangan/kekalahan mutlak, dan tanpa akhir. Ini alasan kenapa Perang Salib terjadi berabad-abad; dan ini jadi terminologi yang masih Bush gunakan sampai saat ini.
Mastnak melanjutkan, ”Tidak memiliki hak membuat perdamaian, para orang Muslim disangkal haknya melancarkan perang…hak melancarkan perang hanya dimiliki orang Kristen. Eksklusivitas baru cinta Kristiani-cinta yang mengilhami penggunaan kekerasan, membuka pintu kebrutalan prajurit Perang Salib terhadap Muslim.”
Propaganda ini dilancarkan Paus Urban kedua guna membangkitkan citra tertentu Muslim, sekaligus memfokuskan permusuhan terhadapnya. Saat nama Tuhan digunakan demi tujuan militer, kemenangan menjadi absolut. Perdamaiannya adalah perdamaian ”kuburan”; satu perdamaian abadi, karena orang yang mati tidak dapat berperang lagi.
Retorika ini terus dilanggengkan Bush dan Bin Laden, dalam berbagai pernyataan dengan kedok tujuan mulia, seperti agama, peradaban atau kebebasan. Retorika dikembangkan di depan mata kita dan bergerak di atas untaian mayat yang semakin banyak bertumpuk.
Kedaulatan rakyat
Amerika memperoleh keuntungan atas lawan yang disebut teroris dengan mempraktikkan pengaruh terhadap para sekutunya. Meskipun tidak memiliki kedaulatan atas Spanyol, Amerika memiliki cukup pengaruh hingga Pemerintah Spanyol mengirim tentaranya ke medan perang di Irak pada tahun 2003.
Ini berarti penyerahan sebagian dari kedaulatan rakyat Spanyol kepada Amerika. Penyerahan kedaulatan ini bertalian dengan makin tingginya gaung retorika Amerika saat perang melawan Irak mencapai puncaknya.
Keriuhan retorika ini menciptakan situasi di mana Amerika dapat merebut hak rakyat Spanyol menentukan sendiri apa mau perang atau tidak. Setelah itu, rakyat Spanyol berupaya meraih kembali kedaulatan mereka. Bagaimanakah mereka melakukannya?
Tulisan ini dimulai dengan pertanyaan: dapatkah Amerika membuat perjanjian damai dengan Bin Laden? Saat ini saya katakan tidak tahu. Namun dapat dikatakan, Spanyol telah melakukannya. Membuat perjanjian damai dengan Bin Laden. Ini dilakukan sebagai respons serangan bom di kereta api di Madrid pada bulan Maret 2004.
Rakyat Spanyol meraih kembali kedaulatan kebijakan luar negerinya ketika berhasil menjatuhkan Perdana Menteri Aznar, dan menggantikannya dengan Zapatero, yang berjanji membawa prajurit mereka kembali ke Spanyol.
Cukup banyak biaya dibayar, hingga rakyat Spanyol berkata: Cukup sudah! Biaya terlalu tinggi. Tindakan balasan rakyat Spanyol kepada gejala terorisme bukan perang, tetapi perdamaian.
Pada April 2004, sebulan setelah Aznar jatuh, Bin Laden menawarkan perjanjian damai kepada orang-orang Eropa. Ia memformalkan dan memperluas ’perjanjian damai’ yang sudah ada dengan rakyat Spanyol.
Rakyat Spanyol menegaskan perdamaian dapat dilakukan. Meski tidak dalam terminologi yang baik dan mereka sukai, namun demikian mereka telah melakukannya.
Tak begitu mengagetkan adanya elemen kekerasan dalam bahasa perdamaian itu. Yang mengagetkan, munculnya dalam demokrasi Barat pengakuan bahwa tak dapat dielakkan warga sipil bisa terperangkap ke dalam peperangan dengan pihak asing. Selain itu, timbul juga pemahaman bahwa di samping berbagai kendala di dalam partisipasi mereka di bidang urusan luar negeri, warga sipil bisa memiliki kemampuan melakukan negosiasi perdamaian.
Bilamana negara merebut hak bertindak melampaui batas dan kewenangan kedaulatannya, maka pihak bukan negara juga merespons di luar kewenangan perwakilan politik. Dalam pengertian ini, demokrasi dan terorisme memiliki banyak kesamaan bahasa. Setiap orang tahu demokrasi dan terorisme dapat berbicara melalui bahasa peperangan dan kekerasan. Namun, sedikit yang tahu demokrasi dan terorisme dapat juga berbicara dalam bahasa perdamaian.
Dapatkah Amerika belajar dari rakyat Spanyol? Dapatkah orang Amerika diedukasikan? Atau, dibutuhkan lebih banyak lagi peperangan, sebelum akhirnya penderitaan jadi tak tertahankan? Saat ini saya mengajar di Amerika, namun saya tidak mengetahui jawabannya. Siapa yang tahu?
Engseng Ho Associate Professor dalam Bidang Antropologi di Universitas Harvard, AS